Tugas Softskill 2

Ekonomi Koperasi

Koperasi Nasibmu Kini

NAMA                        : MEILANI DWIATI SUSILO

NPM/KELAS              : 15213412 / 2EA22

DOSEN                      : SARAH WIDIA R

Permasalahan

1.     Bagaimana nasib koperasi di Indonesia saat ini?

2.     Bagaimana saran atau solusi serta kebijakan pemerintah mengenai hal tersebut?

Analisis

1.     Bagaimana nasib koperasi di Indonesia saat ini?

Nasib koperasi di Indonesia saat ini cukup menghawatirkan. Meskipun pemerintah telah bergerak cepat untuk tanggap menghadapi permasalah ini.Akan tetapi pemerintah menekankan diri pada ekonomi nonliberal yaitu ekonomi yang tak pro terhadap rakyat.

Cita-cita pemerintah dengan mendirikan koperasi untuk menjadi sokoguru bagi perekonomian pemerintah, nampaknya masih tak tercapai. Dengan tujuan yang sangat mulia yaitu memakmurkan perekonomian bagi rakyatnya.Namun itu semua hanya sebagi sebuah hisapan jempol biasa karena sistem ekonomi yang nonliberal atau tidak pro dengan rakyat.Yang di maksudkan dari sistem tersebut ialah menyerahkan perekonomian kepada mekanisme pasar dan yang terjadi kemudian adalah yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin melarat.

          Koperasi memiliki prinsip-prinsip yang harus di ikuti oleh seluruh koperasi di Indonesia yaitu sebagai berikut:

1.     Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

2.     Pengelolaan dilakukan secara demokratis

3.     Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa-jasa usaha yang dilakukan setiap anggotanya

4.     Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal

5.     Kemandirian

6.     Pendidikan perkoperasian

7.     Kerjasama antar koperasi

Dengan rincian prinsip koperasi di atas telihat jelas karakteristik yang berbeda dengan badan usaha lainya, dimana segala aspek permodalan dan usaha yang dilakukan secara mandiri.

Salah satu contoh koperasi yang sangat sentral saat ini ialah Koperasi Unit Daerah(KUD) yang semakin hari wujudnya makin tak terlihat. Usaha Koperasi Unit Desa dibentuk berdasarkan kebutuhan pelayanan kepada anggota seperti usaha simpan pinjam, sarana-sarana pertanian, memasarkan produksi anggota dan lain-lainnya. Namun kendala yang dihadapi oleh KUD berasal dari permodalan. Dengan permodalan yang minim ini lah yang membuat KUD itu sendiri berhenti di tengah jalan tanpa adanya pencapaian yang jelas dalam usahanya.

          Kondisi memperhatikan ini yang membuat perekonominan rakyat tidak bisa maju.Permasalahan lain yang dihadapi oleh KUD adalah Sumber Daya Manusia(SDM) yang tak mengetahui mengenai koperasi dalam sistem keanggotaannya. Dalam hal ini sebenarnya pemerintah harus berandil besar untuk mensosialisasikan mengenai koperasi, namun apa daya pemerintah seolah tidak campur tangan dalam hal ini.

Kalau dilihat dari pertumbuhan koperasi, dari tahun ke tahun memang terjadi peningkatan, namun seiring dengan itu terdengar pula nasib buruk menimpa koperasi.Pada tahun 2010 misalnya, jumlah koperasi di Indonesia mencapai 170.411 unit dengan jumlah anggota 29,240 juta. Terjadi peningkatan 9,97% dibanding 2008. Dari segi volume usaha, pada 2010 mencapai Rp 82,1 triliun atau naik 19,95% dibanding volume usaha pada 2008.

Tapi, angka capaian yang diperoleh koperasi itu belum bisa dikatakan sebuah keberhasilan yang pantas dibanggakan. Soalnya, anggota Majelis Pakar DEKOPIN (2010-2015), DR. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, M.Sc., melihat lebih dari 10% koperasi yang ada di Indonesia itu sudah tidak aktif lagi. Dan, sebagian besar koperasi yang tidak beroperasi lagi tersebut berada di daerah pedesaan, yang lebih dikenal sebagai Koperasi Unit Desa (KUD).

Padahal, menurut Ketua Bidang Koperasi HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) ini, KUD dalam perjalanannya merupakan salah satu basis sektor primer yang memberikan lapangan kerja terbesar bagi penduduk Indonesia.Artinya, kemandegan KUD menjadi cermin seretnya kemajuan perekonomian di pedesaan.Dan, ini membuat ancaman pengangguran di pedesaan semakin bertambah.

          Dari sini telihat jelas bahwa kemauan pemerintah membangun perekonomian berbasis kerakyata koperasi belum sepenuh hati.Karena banyak program yang sesungguhnya bermanfaat bagi masyarakat namun tak tersosialisasikan dengan baik.Salah satu contohnya adalah soal standarlisasi aturan pendirian koperasi yang tidak jelas.Akibatnya, masing-masing notaris memiliki aturan yang berbeda-beda dalam menentukan persyaratan pendirian koperasi.Situasi ini diperparah lagi oleh kemauan pemerintah yang terlanjur memilih sistem ekonomi liberal sebagai jiwa pembangunan ekonomi Indonesia.Padahal ekonomi pedesaan pada umumnya dan koperasi khususnya, tidak mungkin dibiarkan sendiri “berperang” menghadapi para pengusaha yang memiliki modal.

          Kemampuan sisi permodalan terutama KUD untuk mendapatkan akses biaya terkendala aturan main bank. Padahal dana masyarakat yang telah terkumpul di bank mencapai Rp 2.100 trilliun. Sesuai dengan ketentuan perbankan 80% dari dana masyarakat itu seharusnya dikembalikan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau Loan Deposit Ratio(LDR).

Tapi, kenyataannya, hingga 2010 pengembalian dana atau LDR perbankan ke masyarakat untuk sektor pertanian baru mencapai 5%. Penyebabnya, tak lain, karena masyarakat kecil umumnya dan koperasi pada khususnya tidak sanggup memenuhi syarat untuk mendapatkan kucuran kredit yang dikenal dengan prudential bank berupa 5 C (capital, condition, character, capacity dan collateral).

Syarat lainnya, yang juga sulit, adalah soal karakter hasil pertanian yang dikelola KUD memiliki risiko yang sangat besar.Perbankan menganggap syarat ini penting lantaran sifat barang-barang produk pertanian mudah rusak, dan tidak tahan lama.

Akibat dari itu semua, yang terjadi kemudian terjadi saling tidak percaya antara petani dan koperasi di satu pihak dengan bank di lain pihak.Sehingga yang terjadi sekarang banyak petani dan koperasi yang memercayakan penyimpanan uangnya di bank, tetapi bank tidak mempercayai petani atau koperasi sebagai salah satu penerima kredit.

Maka dari sebab itu pemerintah harus mananamkan system perekonomian yang pro terhadap rakyat.

2.     Bagaimana saran atau solusi serta kebijakan pemerintah mengenai hal tersebut?

 

Koperasi umumnya diberikan status badan hukum sesuai dengan undang-undang yang sudah ada atau sesuai dengan sistem yang sudah mantap digunakan di negara yang bersangkutan sebelum adanya perkumpulan koperasi. Tetapi dengan cepatnya pertumbuhan perkembangan koperasi dan menyadarii adanya sifat-sifat yang khusus, yang dimiliki oleh koperasi tetapi tidak dimiliki oleh usaha perseorangan atau perseroan. Maka dalam perkembangannya dikeluarkanlah undang-undang tentang perkoperasian oleh pemerintah dari negara-negara yang bersangkutan, di samping ada pula negara-negara yang hanya menitipkan permasalahan koperasi kepada undang-undang lain. Meskipun dalam perkembangannya pemerintah di negara-negara yang bersangkutan telah membuat undang-undang tentang perkoperasian, namun tidaklah berarti bahwa terdapat keseragaman dalam sikap pemerintah terhaadap gerakan koperasi di masing-masing negara.

Sikap pemerintah dalam pembangunan koperasi dapat di kelompokkan dalam 4 macam, yaitu;

1.      Sikap pemerintah yang netral.

2.      Sikap yang menghambat atau menghalang-halangi.

3.      Sikap pemerintah yang membantu dan menodorong pertumbuhan dan perkembangan gerakan koperasi.

4.      Sikap pemerintah yang ingin menjadikan koperasi sebagai alat untuk melaksanakan kebijaksanaan nasional.

Sikap pemerintah yang positif atau aktif membantu pertumbuhan dalam pembangunan koperasi serta memberikan perlindungan kepada koperasi yang nyata, baru dialami oleh gerakan koperasi setelah kemerdekaan tahun 1945,yang dengan jelas dapat di baca dalam undang-undang dasar 1945 pasal 33 ayat (1) yang menyatakan “perekonomian  disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”.

Dalam rangka pemberian perlindungan kepada koperasi, pemerintah dapat (pasal 63);

1.      Menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya bisa diusahakan oleh koperasi

2.      Menetapkan bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah yang telah berhasil di usahakan oleh koperasi untuk tidak di usahakan oleh badan usaha lainnya.

Ketentuan yang tercantum dalam undang-undang Dasar inilah yang merupakan dasar atau landasan yang kuat bagi pemerintah untuk membantu, mendorong dan melindungi pertumbuhan pembangunan koperasi.

Jadi, dalam perkembangan koperasi di Indonesiaselama ini telah muncul bahwa semagat menolong diri sendiri itu hanya dapat tumbuh dan berkembang apabila telah ada campur tangan dari pemerintah.

Memang secara yuridis formal pemerintah dapat turut campur tangan secara langsung dalam menciptakan kegiatan koperasi, misalnya pengadaan pangan, distribusi pupuk, pengaturan dana simpan pinjam mempersiapkan ke arah kemandirian, dan lain-lain.

Namun ternyata, pola-pola pembinaan koperasi oleh pemerintah selama ini masih ada yang dirasakan kurang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan anggota. Sering kali program-program yang dibiayai oleh pemerintah tidak tepat sasaran atau tidak bisa dinikmati oleh warga koperasi seluruhnya.

Contohnya penyaluran dana bergulir oleh pemerintah melalui koperasi baru-baru ini. Kinerja pinjaman lunak tanpa agunan ini secara ekonomi belum bisa mencapai tingkat efisiensi dan efektifitas yang tinggi.

Agar kebutuhan dan kepentingan anggota tersebut dapat terpenuhi, maka diperlukan adanya suatu optimalisasi pelayanan. Optimalisasi pelayanan ini didasarkan pada pemenuhan persyaratan-persyaratan, baik oleh koperasi maupun oleh anggota. Kebutuhan atau kepentingan yang diinginkan oleh anggota dapat dipenuhi oleh koperasi, demikian juga persyaratan yang diinginkan oleh koperasi dapat dipenuhi oleh anggota. Dalam implementasinya, kebijakan optimalisasi pelayanan tersebut dapat dituangkan dalam rencana pelayanan yang disampaikan dalam rapat anggota tahunan. Dengan adanya rencana tahunan tersebut diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi anggotan dalm koperasi.

Sudah sepatutnya peran pemerintah terhadap koperasi selama ini perlu semakin dikurangi dan lebih memberikan kepercayaan kepada koperasi untuk mengelola sendiri, sehingga koperasi selalu dapat menyesuaikan antara kebutuhan dan kepentingan anggotanya dengan kebijakan-kebijakan pelayanan yang akan diambilnya.

Pada prinsipnya, peran pemerintah dalam pembangunan koperasi masih diperlukan dalam bentuk bimbingan, bantuan fasilitas, dan perlindungan, namun jangan sampai campur tangan pemerintah tersebut justru menekan atau mengurangi swadaya keanggotaan koperasi.

Selanjutnya, koperasi juga harus diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk menciptakan jalinann kerjasama melalui jaringan usaha koperasi, menggalang solidaritas serta melakukan joint venture antar koperasi dan dengan non koperasi.

Kesimpulan

Kopersai Indonesia masih berkembang, Belum maju karena para pengelolanya kurang propesional untuk mengatasi koperasian Indonesia saat ini.
Menurut saya sebaiknya pemerintah harusnya bisa mengelola dengan baik seperti memajukan mutu kualitas barang, khususnya memajukan para petani dengan memberi subsidi agar barang lokal tidak terlalu mahal hingga para-para konsumen tertarik untuk membeli karena dengan mutu kualitas yang baik dan harga yang terjangkau . Oleh karna itu seharusnya pemerintah memberi pajak tinggi pada barang-barang import agar produk lokal tidak kalah saing dengan produk non lokal.

Sumber

•   http://kemalrizki03.blogspot.com/2013/01/koperasi-di-indonesia-hidup-segan-mati.html  

• http://arya-comunity.blogspot.com/2011/04/kebijaksanaan-pemerintah-dalam.html